Pertempuran-Pertempuran Surabaya , Ambarawa Dan Medan Area

Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Berbagal Daerah dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Kehadiran pasukan Sekutu yang membawa orang-orang NICA pada tanggal 29 September 1945 sangat mencemaskan rakyat dan pemerintah RI. Keadaan ini semakin memanas ketika NICA mempersenjatai kembali bekas KNIL yang baru dilepaskan dan tahanan Jepang. Para pejabat Republik Indonesia yang menerima kedatangan pasukan ini karena menghormati tugas. Mereka menjadi sasaran terror dan percobaan pembunuhan. Oleh karena itu sikap pasukan Sekutu yang tidak menghormati kedaulatan negara dan bangsa Indonesia ini dihadapi dengan kekuatan senjata, oleh rakyat dan pemerintah. Di beberapa daerah muncul perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan seperti. 

a. Pertemupuran Surabaya 

b. Pertempuran Ambara 

Berikut Kronologis atau Penjelasan Terjadinya Pertempuran-Pertempuran dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Sebagai berikut..........

PertempuranSurabaya

 

        

(Monumen Palangan Ambarawa)

1. Pertempuran Surabaya

         Pada tanggal 25 Oktober 1945 Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A W.S. Mallaby mendarat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dan Divisi India ke-23, dibawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan Sekutu. Pasukan ini berkekuatan 6000 personil di mana perwira-perwiranya kebanyakan orang-orang Inggris dan prajuritnya orang-orang Gurkha dan Nepal yang telah berpengalaman perang. Rakyat dan pemerintah Jawa Timur di bawah pimpinan Gubemur R.M.T.A Suryo semula �enggan menerima kedatangan Sekutu. Kemudian antara wakil-wakil pemerintah RI dan Birgjen AWS. Mallaby mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.

(Brigadir Jenderal A W.S. Mallaby)

1). Inggris berjanji mengikutsertakan Angkatan Perang Belanda.

2). Disetujui kerja sama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman.

3). Akan dibentuk kontak biro agar kerja sama berjalan lancar.

4). Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.

Pada tanggal 26 Oktober 1945 pasukan Sekutu melanggar kesepakatan terbukti melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok.Mereka akan membebaskan para tawanan Belanda di antaranya adalah Kolonel Huiyer. Tindakan ini dilanjutkan dengan penyebaran pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata mereka. Rakyat Surabaya dan TKR bertekad untuk mengusir Sekutu dan bumi Indonesia dan tidak akan menyerahkan senjata mereka. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Para pemuda dengan perjuangan yang gigih dapat melumpuhkan  tank-tank Sekutu dan berhasil menguasai objek-objek vital. Strategi yang digunakan rakyat Surabaya adalah dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan-pemusatan tentara Inggris kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya. Serangan tersebut mencapai kemenangan yang gemilang walaupun di pihak kita banyak jatuh korban. Pada tanggal 29 Oktober 1945 Bung Karno beserta Jenderal D.C. Hawthorn tiba di Surabaya. Dalam perundingan antara pemerintah RI dengan Mallaby dicapai kesepakatan untuk menghentikan kontak senjata. Kesepakatan ini dilanggar oleh pihak Sekutu. Dalam salah satu insiden, Jenderal Mallaby terbunuh. Dengan terbunuhnya Mallaby, pihak Inggris menuntut pertanggung jawaban kepada rakyat Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945 Mayor Jenderal E.C. Manserghsebagai pengganti Mallaby mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum itu isinya Sebagai berikut,��

1.  agar seluruh rakyat Surabaya beserta pemimpin-pemimpinnya menyerahkan diri  dengan senjatanya,

2.       mengibarkan bendera putih,

3.       Dengan tangan di atas kepala berbaris satu-satu.

Jika pada pukul 06.00 ultimatum itu tidak diindahkan maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut dan udara. Ultimatum ini dirasakan sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karena itu rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut secara resmi melalui pernyataan Gubernur Suryo. Karena penolakan ultimatum itu maka meletuslah pertempuran pada tanggal 10 Nopember 1945. Melalui siaran radio yang dipancarkan dan JL Mawar No.4 Bung Tomo membakar semangat juang arek-arek Surabaya. Kontak senjata pertama terjadi  di Perak sampai pukul 18.00. Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mansergh mengerahkan satii Divisi infantri sebanyak 10.000 - 15.000 orang dibantu tembakan dan laut oleh kapal perang penjelajah �Sussex�serta pesawat tempur �Mosquito� dan �Thunderbolt�.

 

Dalam pertempuran di Surabaya ini seluruh unsur kekuatan rakyat bahu membahu, baik dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR maupun TKR laut di bawah Komandan Pertahanan Kota, Soengkono. Pertempuran yang berlangsung sampai akhir November 1945 ini rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dan gempuran Inggris walaupun jatuh korban yangbanyak dan pihak Indonesia. Oleh karena itu setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Han Pahiawan. Hal ini sebagai penghargaan atas jasa para pahlawan di Surabaya yang mempertahankan tartah air Indonesia dan kekuasaan asing.

Pertempuran Ambarawa

 

(Budi Tomo )

 

2. Pertempuran Ambarawa

Kedatangan Sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 dibawah pimpinan Brigadir lenderal Bethel semula diterima dengan baik oleh rakyat karena akan mengurus tawanan perang. Akan tetapi, secara diam-diam mereka diboncengi NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang. Setelah terjadi insiden di Magelang antara TKR dengan tentara Sekutu maka pada tanggal 2 November 1945 Presiden Soekamo dan Brig.Jend. Bethel mengadakan perundingan gencatan senjata..

Pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu mundur dan Magelang ke Ambarawa. Gerakan ini segera dikejar resimen Kedu Tengahdi bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini dan meletuslah pertempuran Ambarawa. Pasukan Angkatan Muda di bawah Pimpinan Sastrodihardjo yang diperkuat pasukan gabungan dan Ambarawa, Suruh dan Surakarta menghadang Sekutu di desa Lambu. Dalam pertempuran di Ambarawa ini gugurlah Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, komando pasukan dipegang oleh Kolonel Soedirman, Panglima Divisi di Purwokerto.

(Jendral Soedirrman )

Kolonel Soedirman mengkoordinir komandan-komandan sektor untuk menyusun strategi penyerangan terhadap musuh. Pada tanggal 12 Desember 1945 pasukan TKR berhasil mengepung musuh yang bertahan di benteng Willem, yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Selama 4 han 4 malam kota Ambarawa di kepung. Karena merasa terjepit maka pada tanggal 15 Desember 1945 pasukan Sekutu meninggalkan Ambarawa menuju ke Semarang.

PERTEMPURAN MEDAN AREA DAN SEKITARNYA

 

3. Pertempuran Medan Area dan Sekitarnya

 

Berita Proklamasi Kemerdekaan baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Hal ini disebabkan sulitnya komunikasi dan adanya sensor dan tentara Jepang. Berita tersebut dibawa oleh Mr. Teuku M. Hassan yang diangkat menjadi Gubemur Sumatra. Ia ditugaskan oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Sumatera dengan membentuk Komite Nasional Indonesia di wilayah itu. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Serdadu Belanda dan NICA ikut membonceng pasukan mi yang dipersiapkan mengambil alih pemerintahan. Pasukan Sekutu membebaskan para tawanan atas persetujuan Gubernur Teuku M. Hassan. Para bekas tawanan ini bersikap congkak sehingga menyebabkan teiadinya insiden di beberapa tempat. Achmad Tahir, seorang bekas perwira      tentara Sukarela memelopori terbentuknya TKR Sumatra Timur.                         (Mr.Teuku M. Hassan)

 Pada tanggal 10 Oktober 1945. Di samping TKR, di Sumatera Timur terbentuk Badan-badan perjuangan dan laskar-laskar partai. Pada tanggal 18 Oktober 1945 Brigadir Jenderal T.E.D. Kellymemberikan ultimatum kepada pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. Aksi-aksi teror mulai dilakukan oleh Sekutu dan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945 Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Bagaimana sikap para pemuda kita? Mereka dengan gigih membalas setiap aksi yang dilakukan pihak Inggris dan NICA. Pada tanggal 10 Desember 1945 pasukan Sekutu melancarkan serangan militer secara besar-besaran dengan menggunakan pesawat-pesawat tepur. Pada bulan April 1946 pasukan Inggris berhasil mendesak pemerintah RI ke luar Medan.Gubemur, Markas Divisi TKR, Walikota RI pindah ke Pematang Siantar. Walaupun belum berhasil menghalau pasukan Sekutu, rakyat Medan terus berjuang dengan membentuk Laskar Rakyat Medan Area.

 

Selain di daerah Medan, di daerah-daerah sekitarnya juga terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Di Padang dan Bukit tinggi pertempuran berlangsung sejak bulan November 1945. Sementara itu dalam waktu yang sama di Aceh terjadi pertempuran melawan Sekutu. Dalam pertempuran ini Sekutu memanfaatkan pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi perlawanan rakyat sehingga pecah pertempuran yang dikenal dengan  peristiwa Krueng Panjol Bireuen.Pertempuran di sekitar Langsa/Kuala Simpang Aceh semakin sengit ketika  pihak rakyat dipimpin langsung oleh Residen Teuku Nyak Arif. Dalam pertempuran ini pejuang kita berhasil mengusir Jepang. Dengan demikian di seluruh Sumatera rakyat bersama pemerintah membela dan mempertahankan kemerdekaan.

(Sumber : IPS, Hal : 64-67, Penerbit : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Penulis : Sutarto)

Read More

Perundingan-Perundingan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Berbagai Perundingan-Perundingan Indonesia dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

 Aktivitas Diplomasi Indonesia di Dunia Internasional untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

                Salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah perjuangan diplomasi, yakni perjuangan melalui meja perundingan. Ketika Belanda ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia temyata selalu mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemimpin Sekutu berusaha mempertemukan antara pemimpin Indonesia dengan Belanda melalui perundingan-perundingan sebagai berikut:

1. Pertemuan Soekarno-Van Mook

2.Pertemuan Sjahrir-Van Mook

3. Perundingan Sjahrir-Van Mook

4. Perundingan di Hooge Veluwe

5. Perundingan Linggajati

6. Perundingan Renville

7. Persetujuan Roem-Royen            

8. Konferensi Meja BUndar (KMB) 

Berikut Penjelasan Perundingan-Perundingandalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia seperti dibawah ini�.

1. Pertemuan Soekarno-Van Mook

Pertemuan antara wakil-wakil  Belanda dengan para pemimpin Indonesia diprakarsai oleh Panglima AFNEI Letnan Jenderal Sir Philip Christison pada tanggal 25 Oktober 1945. 

Dalam pertemuan tersebut pihak Indonesia diwakili oleh, sebagai berikut�

1.       Soekarno, Mohammad Hatta

2.       Ahmad Sobardjo,

3.       H. Agus Salim,

 sedangkan pihak Belanda  diwakili Oleh , sebagai berikut�.

1.       Van Mook  

2.       Der Plas.

Pertemuan ini merupakan pertemuan untuk menjajagi kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih. Presiden Soekamo mengemukakan kesediaan Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding atas dasar pengakuan hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan Van Mook mengemukakan pandanganya mengenai masalah Indonesia di masa depan bahwa Belanda ingin menjalankan untuk Indonesia menjadi negara

lingkungan kerajaan Belanda. Yang terpenting menurut Van Mook bahwa pemerintah Belanda akan memasukkan Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan Van Mook tersebut disalahkan oleh Pemerintah Belanda terutama oleh Parlemen, bahkan Van Mook akan dipecat dan jabatan wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Indonesia).

2. Pertemuan Sjahrir-Van Mook

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 1945 bertempat di Markas Besar Tentara Inggris di Jakarta (Jalan Imam Bonjol No.1). Dalam pertemuan ini pihak Sekutu diwakili oleh Letnan Jenderal Christison, pihak Belanda oleh Dr. H.J. Van Mook, sedangkan delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir.  Sebagai pemrakarsa pertemuan ini,

Christison bermaksud mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda di samping menjelaskan maksud kedatangan tentara Sekutu, akan tetapi pertemuan ini tidak membawa hasil.

3. Perundingan Sjahrir -Van Mook

Pertemuan-pertemuan yang diprakarsai oleh Letnan Jenderal Christison selalu mengalami kegagalan. Akan tetapi pemerintah Inggris terus berupaya mempertemukan Indonesia dengan Belanda bahkan ditingkatkan menjadi perundingan. Untuk mempertemukan kembali pihak Indonesia dengan pihak Belanda, pemerintah Inggris mengirimkan seorang diplomat ke Indonesia yakni Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah. Pada tanggal 10 Februari 1946 perundingan Indonesia-Belanda dimulai. 

Pada waktu itu Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda antara lain sebagai berikut.

(1) Indonesia akan dijadikan negara Commonwealth berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda.

(2) Urusan dalam negeri dijalankan Indonesia sedangkan urusan luar negeri oleh pemerintah Belanda.

Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 1946 Sjahrir menyampaikan usul balasan yang berisi antara lain sebagai berikut.

(1) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.

(2) Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan pada masa tertentu dan urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. 

           Usul dan pihak Indonesia di atas tidak diterima oleh pihak Belanda dan selanjutnya Van Mook secara pribadi mengusulkan untuk mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pembentukan negara federal dalam lingkungan Kerajaan Belanda.  Pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir mengajukan usul baru kepada Van Mook antara lain sebagai berikut.

(1) Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto Ri atas Jawa dan Sumatera.

(2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

(3) RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curacao, menjadi peserta dalam ikatan negara Belanda.

4. Perundingan di Hooge Veluwe

Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 14-25 April 1946 di Hooge Veluwe (Negeri Belanda), yang merupakan kelanjutan dan pembicaraan-pembicaraan yang telah disepakati Sjahrir dan Van Mook. Para delegasi dalam perundingan ini adalah:

Dari Pihak Pemerintah Republik Indonesia ialah�

      1.       Mr. Suwandi,

      2.       dr. Sudarsono,

      3.       Mr. A.K. Pringgodigdo

Sedangkan Dari pihak Belanda Ialah�

      1.       Dr. Van Mook,

      2.       Prof. Logemann,

      3.       Dr. Idenburgh,

      4.       Dr. Van Royen,

      5.       Prof. Van Asbeck,

      6.       Sultan Hamid II,

      7.       Surio Santosa

Dan Sebagai Titik Penengah Diwakili Oleh Sekutu, yakni.  Sir Archibald Clark Kerr

Perundingan yang berlangsung di Hooge Veluwe ini tidak membawa hasil sebab Belanda menolak konsep hasil pertemuan Sjahrir-Van Mook-Clark Kerr di Jakarta. Pihak Belanda tidak bersedia memberikan pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatra tetapi hanya Jawa dan Madura serta dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh Pasukan Sekutu. Dengan demikian untuk sementara waktu hubungan Indonesia-Belanda terputus, akan tetapi Van Mook masih berupaya mengajukan usul bagi pemerintahannya kepada pihak RI.

 

5. Perundingan Linggajati  

Walaupun Perundingan Hooge Veluwe mengalami kegagalan akan tetapi dalam prinsipnya bentuk-bentuk kompromi antara Indonesia dan Belanda sudah diterima dan dunia memandang bahwa bentuk-bentuk tersebut sudah pantas. Oleh karena itu pemerintah Inggris masih memiliki perhatian besar terhadap penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda dengan mengirim Lord Killearn sebagai pengganti Prof Schermerhorn.

Pada tanggal 7 Oktober 1946 Lord Killearn berhasil mempertemukan wakil-wakil pemerinth Indonesia dan Belanda ke meja perundingan yang berlangsung di rumah kediaman Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Dalam peru�dingan ini masalah gencatan senjata yang tidak mencapai kesepakatan akhirnya dibahas lebih lanjut oleh panitia yang dipimpin oleh Lord Killearn. Hasil kesepakatan di bidang militer sebagai berikut:

(1). Gencatan senjata diadakan atas dasar kedudukan militer pada waktu itu dan atas dasar kekuatan  militer Sekutu serta Indonesia.

(2). Dibentuk sebuah Komisi bersama Gencatan Senjata untuk masalah-masalah teknis pelaksanaan gencatan senjata. 

Dalam mencapai kesepakatan di bidang politik antara Indonesia dengan Belanda diadakanlah Perundingan Linggajati. Perundingan ini diadakan sejak tanggal 10 November 1946 di Linggajati, sebelah selatan Cirebon.

Delegasi Belanda dipimpin oleh Sebagai berikut�

�         Prof. Scermerhorn, dengan anggotanya ialah  :

1.       Max Van Poll,

2.       F. de Baer

3.       H.J. Van Mook.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sebagai berikut�

Perdana Menteri Sjahrir, dengan anggotanya ialah :

1.       Mr. Moh. Roem, Mr. Amir

2.       Sjarifoeddin,

3.       Mr. Soesanto Tirtoprodjo,

4.       Dr. A.K. Gani,

5.       Mr. Au Boediardjo.

Sedangkan sebagai penengahnya adalah Lord Killearn,komisaris istimewa Inggris untuk Asia Tenggara.

Hasil Perundingan Linggajati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di istana Rijswijk (sekarang Istana Merdeka) Jakarta, yang isinya adalah sebagai berikut.

(1) Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.

(2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.

(3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Meskipun isi perundingan Linggajati masih terdapat perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda, akan tetapi kedudukan Republik Indonesia di mata Internasional kuat karena Inggris dan Amerika memberikan pengakuan secara de facto.

6. perundingan Renville

Perbedaan penafsiran mengenai isi Perundingan Linggaiati semakin memuncak dan akhirnya Belanda melakukan Agresi Militer pertama terhadap Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Atas prakasa Komisi Tiga Negara (KTN), maka berhasil dipertemukan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam sebuah perundingan Perundingan ini dilakukan di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat �USS Renville� yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Perundingan Renville ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di mana pihak Indonesia mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.

Hasil perundingan Renville baru ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 yang intinya sebagai berikut.

(1) Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Kerajaan Belanda untuk mengakui Negara Indonesia Serikat (NIS).

(2) Akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah berbagai penduduk di daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera menginginkan daerahnya bergabung dengan RI atau negara bagian lain dan Negara Indonesia Serikat.

(3) Tiap negara (bagian) berhak tinggal di luar NIS atau menyelenggarakan hubungan khusus dengan NIS atau dengan Nederland. 

Akibat dari perundingan Renville ini wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera menjadi lebih sempit lagi. Akan tetapi, RI bersedia menandatangani penjanjian ini karena beberapa alasan di antaranya adalah karena persediaan amunisi perang semakin menipis sehingga kalau menolak berarti belanda akan menyerang lebih hebat. Di samping itu juga tidak adanya jaminan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menolong serta RI yakin bahwa pemungutan suara akan dimenangkan pihak Indonesia.

7. Persetujuan Roem-Royen

Ketika Dr. Beel menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, ia mempunyai pandangan yang berbeda dengan Van Mook tentang Indonesia. Ia berpendirian bahwa di Indonesia harus dilaksanakan pemulihan kekuasaan pemerintah kolonialdengan tindakan militer. Oleh karena itu pada tanggal 18 Desember 1948 Dr. Beel mengumumkan tidak terikat dengan Perundingan Renville dan dilanjutkan tindakan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 pada pukul 06.00 pagi dengan menyerang ibu kota RI yang berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan peristiwa ini Komisi Tiga Negara (KTN)diubah namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nations Commission for Indonesian atau UNCI). Komisi UNCI bertugasmembantu me!ancarkan perundingan-perundinganantara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Mei 1949 Mr. Moh. Roem selaku ketua delegasi Indonesia dan Dr. Van Royen se!aku ketua delegasi Belanda yang masing-masing membuat pernyataan sebagai berikut.

1). Pernyataan Mr. Moh Roem.

a. Mengeluarkan perintah kepada �Pengikut Repub!ik yang bersenjata� untuk menghentikan perang gerilya.

b. Bekerja sama da!am hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.

c. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat �penyerahan� kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat, dengan tidak bersyarat.

2). Pernyataan Dr. Van Royen

a. Menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.

b. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik.

c. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang berada di daerah-derah yang dikuasai RI sebe!um tanggai 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik

d. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dan Negara Indonesia Serikat.

e. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar Konferensi Meja Bundar segera diadakan sete!ah Pemerintah RI kemba!i ke Yogyakarta.

8. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Salah satu pernyataan Roem-Royen adalah segera diadakan Konfereni Meja Bundar (KMB). Sebelum dilaksanakan KMB diadakanlah Konferensi Inter � Indonesia antara wakil-wakil Republik Indonesia dengan BFO (Bijjenkomst voor Federaal Overleg) atau Pertemuan Permusyawarahan Federal. Konferensi ini berlangsung dua kali yakni tanggal 19 - 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan ada tanggal 31 Juli - 2 AgustuS 1949 di Jakarta. Salah satu keputusan penting dalam konferensi ini ialah bahwa BFO menyokong tuntutan Republik Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi.

Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakanlah Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda). Sebagai ketua  KMB adalah Perdana Menteri Belanda, Willern Drees. Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, BFO di bawah pimpinan Sultan Hamid II dan Pontianak, dan delegasi Belanda dipimpin Van Maarseveen sedangkan dan UNCI sebagai mediator dipimpin oleh Chritchley.

Pada tanggal 2 November 1949 berhasil ditandatangani persetujuan KMB. Isi dan persetujUan KMB adalah sebagai berikut.

1. Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949.

2. Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.

3. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia -Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda.

4. Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda.

5. PembentUkan Angkatan Perang RIS (APRIS)dengan TNI sebagai intinya.

Dan hasil KMB itu dinyatakan bahwa pada akhir bulan Desember 1949 Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh

1.       Ratu Juliana,

2.       Perdana Menteri Dr. Willem Drees

3.       Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen. 

Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH.J. Lovink nandatangani  naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini maka Indonesia berubah bentuk negaranya berubah menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat (RIS).

(Sumber : IPS. Hal : 56-63, Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Penulis : Sutarto )

Read More